You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD Bersama Disdik DKI Bahas Peningkatkan Kesejahteraan Guru PAUD Swasta
.
photo Adriana Megawati - Beritajakarta.id

DPRD-Disdik Bahas Peningkatkan Kesejahteraan Guru PAUD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tengah membahas peningkatan kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta di 2021 mendatang.

Harus ada perhatian. Kita setuju ada insentif,

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mendorong agar insentif bagi para guru PAUD swasta di Ibukota ditingkatkan tahun depan. Terlebih, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 194 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini disebutkan, pemerintah daerah dapat memberikan subsidi berupa insentif kepada pendidik PAUD.

"Harus ada perhatian. Kita setuju ada insentif. Kita hitung terlebih dahulu disesuaikan dengan kas daerah kita,"  ujarnya di lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/1).

Guru PAUD di Jakut Diedukasi Penganan Bergizi

Sementara itu, Wakil Kepala Disdik DKI Jakarta, Syaefulloh menyebutkan, dari data yang dihimpun, jumlah guru PAUD yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mencapai 14.610 orang dari 6.000 PAUD baik negeri maupun swasta.

"Kita ingin melakukan peningkatan dan memastikan pelayanan berkeadilan. Pemberian intensif ini kita berikan secara transparan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1447 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1370 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1282 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1247 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1123 personFolmer